5 Menteri Sepakati Pengembangan Sekolah Vokasi


Berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh McKinsey Global Institute itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, ada kebutuhan tenaga kerja baru sebesar 58 juta orang pada periode 2016 hingga 2030. “Kalau dirinci, butuh sekitar 3,8 juta tenaga kerja terlatih per tahun. Hal ini yang harus disiapkan pemerintah melalui skema pendidikan formal ataupun pelatihan kerja,” ucapnya, Selasa (29/11), di Jakarta.Hanif mengatakan hal tersebut ketika ditemui seusai penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh lima menteri serta perjanjian kerja sama antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan industri. Acara penandatanganan nota kesepahaman digelar di kantor Kementerian Perindustrian.Hanif mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja bertanggung jawab mempersiapkan tenaga kerja dengan memperbaiki akses dan mutu pelatihan kerja, terutama balai latihan kerja (BLK) pemerintah pusat dan daerah. BLK-BLK tersebut diupayakan untuk bekerja sama dengan industri di berbagai sektor agar lulusannya bisa langsung diserap. Skema pemagangan yang telah dibuat melibatkan sekitar 2.650 perusahaan.

Menurut Hanif, pelatihan di BLK mengacu pada standar kompetensi kerja yang dirumuskan di setiap sektor industri. “Dengan demikian, lulusan dari pelatihan kerja akan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Selain Menaker, mereka yang menandatangani nota kesepahaman ialah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; serta Menteri BUMN Rini Soemarno. Penandatanganan disaksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Pengembangan vokasi

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh para menteri tersebut meliputi, antara lain, rencana pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi; restrukturisasi program keahlian dan kurikulum sesuai kebutuhan industri; serta fasilitasi industri untuk praktik kerja dan pemagangan bagi siswa dan guru.

Darmin menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman merupakan langkah penting bagi pengembangan vokasi. “Ada banyak hal yang masih perlu disiapkan dan dilakukan. Lewat pilot project yang sudah didesain, pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri harus berjalan dan berhasil,” ucapnya.

Menurut Puan, Indonesia mulai mengerjakan apa yang juga negara maju lakukan, yakni memperkuat pendidikan vokasi. “Saya mengharapkan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara kompak oleh seluruh kementerian sampai dengan jajaran di bawah,” katanya.

Airlangga Hartarto mengatakan, dunia industri siap untuk mendukung pendidikan vokasi. Ada berbagai perusahaan/industri yang membantu SMK.

Dalam acara yang sama, ditandatangani perjanjian kerja sama antara SMK dan perusahaan/ industri. Hal ini merupakan langkah konkret penerapan keterkaitan (link and match) SMK dengan industri. Sebagai pilot projet, terdapat tiga perusahaan industri dan 20 SMK yang melakukan kerja sama.

Dalam perjanjian tersebut, PT Petrokimia Gresik memberikan bantuan kepada tujuh SMK di Jawa Timur, PT Astra Honda Motor membantu sembilan SMK di Banten dan Sulawesi Selatan, serta PT Polythama Propindo memberikan bantuan kepada empat SMK di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat.

(ELN/CAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 November 2016, di halaman 11 dengan judul “Perlu Ratusan Juta Pekerja”.



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *